Senin, 15 Maret 2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan bilateral Indonesia dan Australia tergolong hubungan yang sangat unik, di satu sisi menjanjikan berbagai peluang kerjasama namun di sisi lain juga penuh dengan berbagai tantangan. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai perbedaan menyolok diantara kedua negara dan bangsa bertetangga, yang terkait dengan kebudayaan, tingkat kemajuan pembangunan, orientasi politik yang mengakibatkan pula perbedaan prioritas kepentingan. Salah satunya juga menyangkut masalah Timor-Timur.

Keterlibatan Australia dalam masalah Timor Timur sudah ada sejak wilayah ini dinyatakan jadi bagian Republik Indonesia. Perang Dingin telah membuka jalan bagi Indonesia untuk menyatukan wilayah yang rusuh dan dinyatakan Fretilin sebagai daerah yang merdeka. Saat itu kecenderungan Fretilin jelas condong ke kubu sosialis sehingga mencemaskan negara-negara Barat terutama Amerika Serikat dan Australia. Masuknya Indonesia ke Timtim memang telah menimbulkan masalah sejak tahun 1975. Restu negara besar karena iklim Perang Dingin mengharuskan soal Timtim segera diselesaikan agar tidak membawa instabilitas kawasan Asia Tenggara.Tidak terpikirkan bahwa berakhirnya Perang Dingin telah membuat Indonesia berada dalam posisi rawan.

Australia jelas berkepentingan agar Timtim ini juga tidak jadi sumber Instabilitas kawasan Asia Tenggara yang jadi zona penyangga keamanannya dari serangan utara.Sejak awal Australia memahami langkah yang diambil Indonesia untuk menggabungkan kawasan berpenduduk sekitar satu juta itu kedalam negara kesatuan RI.Bahkan secara eksplisit mengakui kedaulatan Indonesia atas Timtim. Namun demikian sikap Australia itu tidak konsisten.

Makalah dengan judul “ Hubungan Indonesia-Australia Menyangkut Masalah Timor-Timur” ini disusun untuk mengetahui lebih jauh mengenai masalah Timor-Timur dan hubungan Indonesia-Australia menyangkut masalah Timor-Timur tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keadaan geografis Timor-Timur?

2. Bagaimana proses bergabungnya Timor-Timur dengan Indonesia?

3. Bagaimana proses pemisahan Timor-timor dari Indonesia ?

4. Apa kepentingan Australia di Timor-Timur ?

5. Bagaimana hubungan Indonesia-Australia menyangkut masalah Timor-Timur?

6. Nilai-nilai universal apa saja yang dapat kita petik dari mempelajari hubungan Indonesia –Australia menyangkut masalah Timor-Timur?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan makalah ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui keadaan geografis Timor-Timur.

2. Untuk menganalisis proses bergabungnya Timor-Timur dengan Indonesia.

3. Untuk menganalisis proses pemisahan Timor-Timor dari Indonesia.

4. Untuk menganalisis kepentingan Australia di Timor-Timur.

5. Untuk menganalisis hubungan Indonesia-Australia menyangkut masalah Timor-Timur.

6. Untuk menggali nilai-nilai universal yang dapat kita petik dari mempelajari hubungan Indonesia –Australia menyangkut masalah Timor-Timur.

BAB II

KEADAAN GEOGRAFIS TIMOR-TIMUR

Timor adalah sebuah pulau di bagian selatan Nusantara, terbagi antara negara merdeka Timor Leste dan kawasan Timor Barat, bagian dari provinsi Nusa Tenggara Timur di Indonesia. Luas Pulau Timor sekitar 30.777 km². Nama pulau ini diambil dari kata 'timur', bahasa Melayu untuk "timur"; dinamakan demikian karena dia terletak di ujung timur rantai kepulauan. Pulau Timor telah terbagi menjadi dua bagian selama berabad-abad: Timor Barat, yang dikenal sebagai Timor Belanda dari tahun 1800-an hingga 1949 ketika ia menjadi Timor Indonesia, sebuah bagian dari negara Indonesia yang terbentuk dari eks Hindia Belanda; dan Timor Leste yang dikenal sebagai Timor Portugis dari tahun 1596 hingga 1975 dan sebagai Timor Timur dari tahun 1976 hingga 1999. Wilayah Timor Leste juga mencakup eksklave Oecussi-Ambeno di Timor Barat. Belanda dan Portugal tidak menyelesaikan masalah perbatasan ini dengan formal hingga 1912.

Pada bagian selatan dan tenggara Timor terletak negara Australia. Pada sebelah barat laut adalah pulau Sulawesi dan pada arah barat ialah pulau Sumba. Dan pada sebelah timur laut terletak Kepulauan Barat Daya, termasuk Wetar. Timor, bersama dengan Kepulauan Sunda Kecil pada barat laut dan kepulauan kecil lainnya pada utara-timur, ditutup oleh hutan kering tropis. Banyak pohon yang gugur daunnya pada musim kemarau. Di Timor telah lama terdapat puncak gunung vulkanik yang apinya menjadi mercusuar bagi pelaut yang berlayar di laut dekat Timor. Tetapi pada tahun 1637 sebuah letusan dahsyat mengakibatkan gunung itu tertimbun, namun lokasi itu sekarang menjadi danau.[1]

Tanahnya terdiri dari lapisan kapur, karang-karang dan tanah liat. Musim kering sangat lama sehingga tidak ada sungai mengalir sepanjang tahun. Pada musim hujan, sering banjir dan sungai-sungai banyak yang berubah alurnya. Kondisi tanah yang tandus menyebabkan tumbuh-tumbuhan tidak banyak jenisnya. Hampir di seluruh pantai terdapat hutan bakau yang lebat, di bagian selatan lebih subur dibandingkan di bagian utara. Tanaman kopi merupakan ekspor terpenting dari wilayah itu.[2]

Peta Timor-Timur

BAB III

PROSES BERGABUNGNYA TIMOR-TIMUR

DENGAN INDONESIA

Pada awalnya Negara Timor-Timur merupakan daerah jajahan Portugal. Seperti daerah-daerah jajahan Portugal lainnya, Timtim juga dipandang sebagai bagian integral Negara Portugal, sejak tahun 1961 mempunyai status provinsi. Pemerintah kolonial tidak menaruh perhatian atas aspirasi nasional pribumi serta keinginan untuk merdeka. Untuk mempertahankan kebijaksanaan itu, polisi selalu mengawasi kegiatan rakyat Timtim, termasuk tingkah laku para pejabatnya. Pad tanggal 25 Maret 1974 di Portugal meletus Revolusi Bunga, dan kelompok junta militer pimpinan Jendral De Spinola mengambil alih kekuasaan. Dia mulai memperbaiki keadaan, termasuk mengambil keputusan untuk memberikan pemerintahan sendiri kepada koloninya yaitu Timor-Timur.

Selang dua minggu setelah Revolusi Bunga, Gubernur yang merangkap Komandan Militer TimTim, Kolonel Fernando Alves Aldeia mengumumkan kebebasan bagi rakyat untuk membentuk partai politik, dan rakyat diberi kesempatan untuk menentukan nasib sendiri melalui referendum yang diselenggarakan pada tanngal 31 Maret 1975.

Dengan adanya pernyataan dari Pemerintah baru Portugal tersebut, rakyat Timtim segera memanfaatkan kebebasan yang diberikan itu, sehingga lahir partai-partai politik seperti partai Uni Democrat Timor, Partai Sosialis Demokrat (Fretelin), dan perhimpunan Integrasi Timor-Indonesia (Apodeti). Dua Partai kecil muncul kemudian yaitu, kota dan Tabralista yang sehaluan dengan Apodeti.

Partai UDT didirikan oleh tokoh partai Aksi Nasional Rakyat yang telah dibubarkan, Mario Viegas Carrascalao. Tujuannya memperjuangkan agar Timtim tetap dibawah Portugal, sebab ekonomi Timtim lemah dan belumpunya tenaga terdidik. Pendukungnya adalah orang-orang kulit putih dan pejabat pemerintah. Fretelin didirikan oleh Xaveir do Amaral dengan wakil sekjen Labato, dengan urusan luar negeri Ramos Horta. Tujuannya otonomi menuju kemerdekaan sendiri. Sedangkan Apodeti didirikan oleh Araujo dengan sekjen Osorio Soares, tujuannya memperjuangkan integrasi Timtim dengan Indonesia.

Adapun faktor bergabungnya Timtim ke Indonesia, antara lain:

a. Faktor dari Rakyat Timor-Timur

Telah dijelaskan di atas bahwa di antara partai-partai politik yang lahir di Timtim, ada partai yang pro integrasi yaitu Apodeti, karena tujuannya berbeda maka Apodeti dikecam oleh dua partai lainnya. Namun apodeti terus berjuang dan mengusahakan bahasa Indonesia diajarkan di Timtim.

Ketika pembicaraan dekolonisasi Timtim 26-28 Juni 1975 di Macao, Fretelin memboikot sehingga masa depan Timtim belum dapat ditentukan. Keadan Timtim semakin memburuk sejak pengakatan Kolonel Lemos Pires menjadi gubernur baru di Timtim pada tanggal 4 November 1974, karena ia cenderung kepada UDT, namun sebagain besar stafnya mendukung Fretelin. Bahkan mereka telah berpikir untuk menjadikan Timtim sebagai pangkalan gerakan komintern. Staf Pires yang berhaluan komunis membentu Fretelin dengan persenjataan dan membiarkan partai ini menguasai Tropas, polisi colonial Portugal. Dalam upaya mengalahkan lawanya Fretelin tidak segan-segan menggunakan kekerasan. Sehingga UDT, Apodeti, Kota dan Tabralista kemudian menggunakan senjata pula.

Untuk mengatasi kekacauan di Timtim, Portugal dan Indonesia mengadakan pertemuan di Roma pada tanggal 5 November 1975, pertemuan ini menghasilkan dokumen yang disebut memorandum of Understanding. Dalam dokumen ini kedua bangsa mengakui semua partai atas Timtim. Untuk menjamin kemerdekaan kelompok pro integrasi dengan Indonesia itu menerima sukarelawan Indonesia, setelah mereka mengawal kembalinya pengungsi dari Timtim ke kampung halamannya , dalam dituasi darurat Kolonel Pires meninggalkan Dili mengungsi ke Pulau Atauro. Situasi ini dimanfaatkan oleh Fretelin pada tanggal 28 November 1975 memproklamsikan dirinya Republik Demokrasi Timor Timur di Dili dengan Xavier Do Amaral sebagai Presiden.

Guna menghadapi aksi Fretelin yang dinilai sepihak maka UDT, Apodeti, Kota dan Trabralista pada tanggal 30 November 1975 memproklamsikan penggabungan Timor Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia di Balido. Dan ditindaklajuti dengan menegakkan kekuasaan di seluruh Timtim. Dengan kerjasama yang baik keempat partai pro integasi itu Timtim dapat dikuasai mereka seluruhnya, bahkan Dili pun dapat direbut mereka dan tindak lanjutnya mereka mendirikan Pemerintah Sementara Timor-Timur (PSTT) yang berkedudukan di Dili kepala eksekutif adalah Arnaldo des reid Araujo dan Xavier Lopez de Cruzsebagai wakilnya. Dan membenruk DPR Timtim sebagai wakil rakyat dengan Guilherme Maria Goncalves sebagai ketua.

Pada tanggal 30 Mei 1976 PSTT menyelenggarakan sidang khusus dengan acara tunggal integrasi Timtim dengan Indonesia, dan diputuskan 1) menyampaikan petisi kepada pemerintah RI di Jakarta; 2) menyerahkan kepada komisi khusus rumusan petisi integrasi dan 3) mempercayakan kepada ketua siding untuk menentukan delegasi.

Berdasarkan laporan delegasi maka pada tanggal 9 Juli 1976 Pemerintah RI menerima petisi integrasi dan segera menyusul dengan RUU integrasi. RUU itu diterima DPR pada tanggal 17 Juli 1976 sebagai UU no. 7 tahun 1976, yang menyatakan Timtim secara resmi menjadi provinsi RI yang ke 27.[3]

b. Faktor dari Pemerintah Indonesia

Pada masa pemerintahan Soekarno, Timtim lepas dari politik teritorialnya, sebab wilayah RI hanya mencakup bekas wilayah Hindia Belanda. Karena RI mencakup wilayah bekas Hindia Belanda, maka Irian Jaya diklaimnya sebagai miliknya yang syah. Sementara itu Timtim dirasa kurang menarik bagi Indonesia, karena lokasinya yang jauh dan kondisi ekonomi yang marginal.

Peranan Timtim bagi Indonesia bukan sekedar ambisi teritoral. Kepentingan itu memperlihatkan kekhawatiran yang mendalam terhadap kemungkinan ancaman terhadap keamanan republik yang mungkin timbul dari perubahan politik yang tidak menentu di koloni yang berdampingan. Gerakan radikal di Timtim yang menyebut dirinya Fretelin, menuntut kemerdekaan sejak awal dan menyeluruh sifatnya. Retorik radikalnya menimbulkan kekhawatiran di Jakarta. Timtim yang letaknya paling pinggir nusantara Indonesia, menerik perhatian serius di Jakarta karena perasaan krapuhan wilayah yang timbul dari fragmentassi geografis dan kemajemukan sosial.

Penggabungan Timtim ke Indonesia dengan kekerasan dipertimbangkan hanya sebagai alat alternatif terakhir karena Presiden Soeharto tidak mau Indonesia dilihat telah melanggar kedaulatan Portugis. Taktik Presiden Soeharto bertujuan agar integrasi Timtim tidak menodai reputasi internasional Indonesia terutama terhadap pemberi bantuan ekonomi Indonesia dan juga negara-negara tetangga Indonesia.

Invasi militer RI dilakukan pada tanggal 7 Desember 1975 dengan alasan untuk memulihkan ketertiban di Timtim. Indonesia menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat mencegah sukarelawan Indonesia untuk membantu saudara-saudara mereka di Timtim dalam perjuangan mereka membebaskan diri dari penindasan Fretelin. Walaupun Fretelin sempat melakukan perlawanan, namun karena tidak adanya dukungan luar terhadap Fretelin menyebabkan penggabungan Timtim ke dalam RI tidak diragukan lagi. Pemerintah Indonesia menerima integrasi Timtim ke dalam wilayah RI, karena integrasi tersebut merupakan keinginan sebagian besar rakyat Timtim dan disaksikan oleh dunia internasional.[4]

BAB IV

PROSES PEMISAHAN TIMOR-TIMUR DARI INDONESIA

A. Munculnya Ide disintegrasi

Ketika bangsa Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan dalam segala bidang, ancaman disintegrasi dari Negara kesatuan Republik Indonesia juga sangat kuat. Timor-timur sebagai provinsi yang merupakan provinsi termuda saat itu juga memanfaatkan keadaan itu. Meskipun pemerintah sedang menawarkan adanya otonomi khusus bagi daerah itu, akan tetapi fakta di lapangan berkata lain bahwa keinginan untuk menjadi Negara sendiri dan lepas dari NKRI adalah jawaban yang sudah paten bagi rakyat timor-timur. Hal itu dikuatkan lagi setelah presiden B.J. Habbibi dalam pidatonya memunculkan ide pelepasan Timor-Timur (Timtim) berawal dari dua opsi yang diajukan Presiden B.J. Habibi melalui referendum pada 27 Januari 1999[5].

1. Memberi otonomi khusus kepada Timor - timur,

2. Pemisahan Timtim dari Indonesia.

Dari kedua opsi yang ditawarkan tersebut rakyat Timor – timur lebih memilih opsi kedua, karena dinilai sebagai pilihan terbaik setelah mereka merasa disakiti selama 24 tahun oleh Indonesia. Pada referendum 30 Agustus 1999, Timor – timur menyatakan merdeka dari Indonesia, hasil referendum diumumkan, dan rakyat Timor – timur lepas dari kuasa Indonesia. Begitu rakyat Timtim menyatakan keberaniaannya melepaskan diri dari belenggu Indonesia, kekerasan terjadi di mana-mana. Kelompok militer muncul di mana-mana, membuat masalah dan kekacauan dimana-mana, dan membantai orang-orang yang memperjuangkan kemerdekaan.

Munculnya ide untuk merdeka itu sendiri tidak terlepas dari berbagai kejadian-kejadian yang sedang berkembang di Timor – timur. Selama bergabung dengan Indonesia ternyata ada banyak pihak di Timor – timur yang kurang puas dengan apa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Di Timor – timur muncul perang saudara antara mereka yang menginginkan kemerdekaan dalam hal ini adalah kelompok Fretelin. Kelompok ini hidup di hutan-hutan sebagai bentuk protes mereka terhadap pemerintahan yang ada.

B. Lepasnya Timor-timur dari Indonesia

Secara singkat dapat dikatakan bahwa lepasnya Timor – timur dari Indonesia disebabkan oleh beberapa factor:

a) Rakyat Timor – timur

Rakyat Timor – timur yang merasa adalah sebuah kerugian untuk bergabung dengan Indonesia sejak awal bergabung dengan Indonesia terus berjuang untuk dapat menjadi Negara yang merdeka. Fretelin merupakan wadah bagi rakyat Timor – timur, yang menginginkan kemerdekaan sendiri.

b) Indonesia

Ketika Habibie menjabat presiden hampir tidak ada hari tanpa demonstrasi. Demonstrasi itu mendesak Habibie merespons tuntutan reformasi dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti kebebasan pers, kebebasan berpolitik, kebebasan rektrutmen politik, kebebasan berserikat dan mendirikan partai politik, kebebasan berusaha, dan berbagai kebebasan lainnya. Dia pun merespon, bahkan terkadang lebih maju dari tuntutan reformasi itu sendiri. Pada era Habibie, para tahanan politik dan tahanan PKI dilepaskan. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dibebaskan. Bersama DPR yang masih mayoritas tunggal Golkar hasil Pemilu 1987, mengesahkan banyak undang-undang di antaranya tentang Partai Politik (multipartai), Otonomi Daerah. Juga diselenggarakan Sidang Istimewa MPR yang antara lain mengambil ketetapan mempercepat Pemilu dan tentang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme yang antara lain mencantumkan nama pribadi mantan Presiden Soeharto. Dia pun merespon tuntutan otonomi khusus (luas) Timor Timur, lebih maju dari tuntutan alias kebablasan, menjadi referendum dengan opsi merdeka. Propinsi termuda Indonesia, kala itu, yang direbut dan dipertahankan dengan susah payah semasa pemerintahan Pak Harto, dilepas dengan enteng. Siapa pun dia orangnya tentu lebih memilih bebas merdeka termasuk rakyat Timor Timur, sehingga ketika jajak pendapat dilakukan pilihan terhadap bebas menentukan nasib sendiri (merdeka) unggul mutlak. Banyak pihak berspekulasi bahwa Habibie ingin meraih hadiah Nobel Perdamaian dengan keputusannya melepas Timor Timur merdeka itu. Tapi, kehendak itu terhadang oleh terjadinya kerusuhan massal setelah berakhirnya jajak pendapat itu. Malah kerusuhan itu pun diangkat menjadi suatu isu pelanggaran HAM.

c) Australia

Intervensi Australia sesungguhnya didukung oleh rakyat Australia sendiri yang terbukti dari survey ACNielsen; yang pro terhadap jajak pendapat sebesar 73 %, selain itu dukunga financial dan keamanan. Hal itu akhirnya membuktikan persepsi yang berkembangn di Indonesia bahwa Australia sejak awal sudah berkepentingan terhadap masalah timot-timur. Pada kasus lain dimana pesawat tempur Australia juga ditanggapi secara keras oleh Indonesia sebagai bentuk arogansi dan ketidakpekaan Australia terhadap kedaulatan wilayah Republik Indonesia. Keterlibatan Australia dalam peristiwa lepasnya Timor – timur dari Indonesia dapat dilihat dengan Australia pun selalu menolak pemberian visa kepada pengungsi Timtim pascakemerdekaan Timor Leste. Padahal sebelum Timtim lepas dari Indonesia, Australia merupakan "sorga" bagi para pengungsi Timtim. Setelah tujuannya tercapai, melepaskan Timtim dari Indonesia dan leluasa menguasai minyak dari Celah Timor Australia sedikit pun tak mau menengok pengungsi Timtim yang stateless (tak diterima di Timor Leste dan Indonesa).

C. Timor-Timur Pasca Kemerdekaannya.

Ekonomi yang lemah, kurangnya keamanan dan perumahan telah menyebabkan negara Asia kecil itu untuk melepaskan diri dari masalah orang terlantar di dalam negeri, kelompok pemikir tersebut mengatakan dalam satu laporan. “Pemerintah berturut-turut dan mitra internasional mereka telah gagal untuk menimbulkan kondisi yang mana mereka mungkin akan pulang atau untuk mencegah gelombang pemindahan lagi,” laporan itu mengatakan. Sementara tewasnya pemimpin pemberontak Alfredo Reinado dalam serangan Februari terhadap Presiden Jose Ramos-Horta telah menimbulkan perasaan tenang yang lebih besar, kerusuhan dapat timbul kembali jika akar masalah kekerasan itu tidak dihadapi, ICG memperingatkan. “Pemerintah perlu memusatkan perhatian pada poros penggerak dasarnya, seperti ketegangan komunal, persoalan dalam pasukan keamanan dan kurangnya kesempatan ekonomi — sebelum Reinado berikutnya tampil,” katanya.

Laporan itu merekomendasikan Timor Timur untuk menghilangkan kekhawatiran warga terlantarnya dengan mengusut mereka yang bertanggungjawab atas kekerasan 2006, serta dengan menjamin perumahan dan mata pencaharian di luar kamp. Banyak dari mereka telah memilih untuk tinggal dalam kamp karena kurangnya perumahan dan tidak jelasnya undang-undang pertanahan di luar, dan juga program yang memberikan makanan gratis di dalam kamp, kata ICG. Pasukan internasional telah ditempatkan di Timtim sejak 2006, setelah desersi massal oleh sejumlah anggota pasukan bersenjata yang mendorong pertempuran antara kelompok militer dan polisi serta kekerasan jalanan yang telah menewaskan sedikitnya 37 orang. Reinado dan satu pemberontak lainnya tewas dan Ramos-Horta terluka dalam bentrokan di tempat kediaman presiden itu 11 Februari. Orang yang dianggap sebagai tangan kanan Reinado, Gastao Salsinha, masih bebas berkeliaran dengan sejumlah pemberontak lainnya.

Mantan Wakil Panglima Pasukan Pejuang Integrasi (PPI) Eurico Guterres meminta mantan Presiden RI B.J. Habibie bertanggungjawab atas nasib ribuan eks pengungsi Timor Timur (Timtim) yang berada di Indonesia. Demikian pidato tanpa teks Eurico pada peringatan 10 tahun Timtim lepas dari Indonesia di pemukiman eks pengungsi di Desa Oebelo, Kupang Tengah, Nusa Tenggara Timur, Jumat (4/9). Acara ini dihadiri sekitar 1.000 orang yang terdiri dari mantan pejabat di Timtim dan warga Timtim, termasuk dari berbagai provinsi di Indonesia.[6]

BAB V

KEPENTINGAN AUSTRALIA DI TIMOR-TIMUR

Beberapa kepentingan Australia di Timor-Timur yaitu:

1. Kepentingan Politik

Isu Timtim sejak lama telah menjadi bagian dari politik dalam negeri Australia. Suara pro dan kontra tentang kebijakan Australia terhadap Indonesia datang silih berganti. Puncaknya, pada masa PM Paul Keating kebijakan Australia terhadap Indonesia sangat dekat. Bahkan hampir-hampir dikatakan bahwa Keating itu adalah salah seorang sahabat Indonesia ditengah masyarakat Australia yang kritis terhadap kekuasaan Presiden Soeharto. Kepentingan politik Australia yang paling kentara terhadap Timtim pertama-tama adalah menghindari tidak melebarnya konflik di Timtim pada masa tahun 1970-an itumenjadi ancaman bagi wilayah Australia. Negeri Kangguru menghendaki Timtim stabil sehingga hubungan politik RI-Australia tidak terganggu. Oleh karena itu pada masa awal Australia seperti "memihak" Indonesia dengan mengakui batas-batas wilayah di daerah Timtim. Puncak pengakuan itu adalah disepakatinya pembagian Celah Timor berdasarkan ketentuan yang disepakati kedua pihak oleh Menlu Ali Alatas dan Menlu Gareth Evans. Secara eksplisit adanya pengaturan batas laut di wilayah yang kaya minyak itu menjadikan Australia negara yang pertama mengakui eksistensi Indonesia atas Timtim.

Namun dengan hadirnya PM John Howard sikap Australia berubah total. Mereka mulai menyatakan bahwa Timtim untuk jangka panjang harus merdeka. Australia mulai mengubah kebijakannya atas Timtim dengan dasar bahwa otonomi luas harus diberikan kepada Timtim sebelum merdeka penuh. Sikap ini dilandasi oleh kepentingan jangka panjang Australia terhadap Timtim dan Indonesia. Terhadap Timtim, Australia seolah-olah ingin membalas kesalahan masa lalu dengan mengakui eksistensi Indonesia di Timtim yang sampai tahun 1998 tidak diakui PBB. Australia juga menilai dengan pendekatan ke Timtim diharapkan bisa menanamkan pengaruhnya di wilayah berpenduduk 800.000 jiwa ini. Pengaruh Australia di Timtim ini seperti halnya pengaruh Australia di Papua Niugini melebarkan lingkungan pengaruh politiknya yang dianggapnya sudah layak diperbesar. Di tengah krisis ekonomi yang melanda negara-negara Asia, termasuk Indonesia, posisi Australia sangat menguntungkan. Krisis ekonomi tidak menyebar ke Australia sehingga ketika posisi negara Asia lemah, negeri ini berada dalam kondisi sehat baik militer, politik, maupun ekonomi. Kepentingan Australia terhadap Indonesia adalah melakukan unjuk kekuatan politik atas Timtim. Dengan intervensi militer ke Timtim, Australia mengirim pesan kepada Jakarta tentang kemampuan diplomatiknya yang berskala global. Dengan pendekatan kepada Amerika Serikat dan Eropa, Australia dapat menggolkan rencananya untuk memaksa masuk ke Timtim di bawah payung PBB.

Sikap Australia paling akhir ini dapat dilihat dari "Doktrin Howard" yang kemudian direvisi sendiri. Menurut Ismet Fanany dalam tulisannya Doktrin Howard dalam Konteks Sejarah, doktrin itu merupakan pedoman politik luar negeri Australia. Howard menjelaskan doktrinnya dalam wawancara dengan Fred Brenchley dalam majalah The Bulletin edisi 28 September 1999. Doktrin ini adalah politik regional yang bersandar pada pandangan politik internasional Australia yang ingin menjadi wakil atau 'deputy' penjaga keamanan dan perdamaian di kawasan ini. Yang dinobatkan sebagai 'ketua'-nya adalah Amerika Serikat. Dengan demikian, sasarannya adalah negara-negara Asia, termasuk Indonesia tentunya. Inti dan dasar pemikiran Doktrin Howard ini telah mengundang, berbagai reaksi dari kawasan Asia dan di Australia sendiri. Di antara inti dan dasar pemikiran tersebut; a) Australia adalah bangsa Eropa yang karenanya punya special characteristics dan occupies a special place di kawasan Asia; ciri istimewa dan memiliki tempat istimewa ini dihubungkan Howard dengan 'nilai' yang dimiliki Australia yang harus dipertahankan dan dipromosikan di kawasan ini; b) untuk menjamin kehidupan nilai yang menjadi pedoman benar/salah dalam kebijakan dan perilaku kebijakan luar negerinya di kawasan ini, Howard menunjuk Australia sebagai wakil Amerika Serikat dalam peranannya sebagai 'polisi' internasional di kawasan ini.

Terjemahannya, seperti dikatakan Greg Sheridan dalam The Australian 24 September lalu, Australia akan memasuki setiap daerah di kawasan ini, memaksakan wawasan demokrasi dan hak asasi manusia yang dianutnya, kalau perlu dengan menggunakan senjata. Di dalam wawancara dengan Brenchley dari The Bulletin itu, Howard menyebutkan peranan Australia di Timtim sebagai contoh kebijakannya.

2. Kepentingan ekonomi

Dibalik sikap Australia itu terdapat keinginan menguasai sumber minyak di perbatasan. Akses terhadap energi ini tak bisa disangkal menjadi pendorong semangat Australia campur tangan dalam menangani gejolak di Timtim pasca jajak pendapat. Minyak yang dilukiskan sangat besar kandungannya di perbatasan Timtim-Australia merupakan aset penting bagi perkembangan ekonomi masa depan negeri Kangguru. Mudrajad Kuncoro, kandidat PhD University of Melbourne, dalam diskusi 22 Oktober 1999 menjelaskan, keterlibatan Australia tak lepas dari isu klasik money and power. Ia menilai, Australia mau membantu Timtim bukan untuk membalas jasa rakyat Timtim yang pernah membantu mencegah invasi ke Australia saat Perang Dunia II, melainkan punya kepentingan bisnis yang dikemas dengan wadah humanis. Mudrajat menulis, "Kalau Australia memang pejuang hak-hak asasi manusia dan humanis tulen, hal pertama yang dilakukan sebelum terjun ke Timtim adalah meminta maaf dan memberi referendum kepada suku Aborigin yang nasibnya mirip dengan suku Indian di Amerika Serikat. Menurut Mudrajad, kesepakatan Celah Timor (Timor Gap) yang ditandatangani Indonesia-Australia tahun 1989 menyetujui pembagian 62.000 km persegi zona kerja sama menjadi tiga wilayah.

Wilayah joint development merupakan wilayah yang berada di tengah dan terbesar dimana kedua negara berhak mengontrol eksplorasi dan produksi migas. Dua zona lainnya dibagi secara tidak merata yang masing-masing negara secara terpisah diberi hak mengatur dan menguasainya. Sampai sekaran dari 41 sumur yang telah dibor di zona kerja sama, sekitar 10 ditemukan cadangan migas. Secara ekonomis, kelayakannya relatif kecil. Namun kandungan gas dan hidrokarbon tidak bisa diabaikan. Sebagai contoh, tulis Mudrajad, di ladang Bayu-Undan, ditaksir punya cadangan minyak 400 juta barel, tiga trilyun kubik gas alam dan 370 juta barel cairan (kondensat dan LPG).

Menurut Oil & Gas Joournal edisi 1999, cadangan hidrokarbon ini dinilai paling kaya di luar Timur Tengah dan merupakan ladang minyak terbesar Australia di luar selat Bass, Menurut Mudrajad, sejumlah perusahaan Amerika, Australia, Belanda sudah aktif di wilayah Celah Timor ini.Di Ladang Bayu-Undan, kerja sama perusahaan AS Phillips Petroleum Co. dan perusahaan tambang Australia, Broken Hill Propietary (BHP Ltd., mencanangkan akan beroperasi penuh mulai tahun 2002. Kabar terakhir, BHP telah menjual sahamnya di Bayu-Undan dan Elang kepada Phillips sebagai bagian dari restrukturisasi perusahaan Australia ini. Saat ini Phillips baru mencari pelanggan atas rencananya membangun jarring pipa gas bawah laut dari Bayu-Undan ke Darwin, wilayah utara Australia. Nick Beams dalam World Socialist Web Site (1999) menyebutkan pula kepentingan Australia akan minyak. Ia menyebutkan awal 1990 kepentingan Portugal bangkit kembali ke Timtim setelah ditemukan cadangan minyak yang nilainya diperkirakan antara 11 sampai 19 milyar dollar AS. Tahun 1991, Portugal mengadukan Australia ke Pengadilan Internasional karena menandatangani perjanjian Celah Timor bulan Desember 1989. Beams mengutip pernyataan Portugal yang menyebutkan, "Perjanjian itu dirancang untuk mendapatkan minyak Timtim yang melebihi kepentingan lainnya.

Hanya kerakusan (Australia) seperti itu dapat menjelaskan pengakuan secara de jure aneksasi oleh kekuatan yang memakan korban 100.000 tewas." Namun Beams juga melihat, perilaku Portugal itu juga dimotivasi oleh ketamakan serupa yang dilakukan Australia terhadap sumber minyak.Portugal lalu berusaha merebut kembali wilayah Timtim yang dikuasai Indonesia dengan mendorong penentuan nasib sendiri rakyat Timtim.

BAB VI

HUBUNGAN INDONESIA-AUSTRALIA

MENYANGKUT MASALAH TIMOR-TIMUR

Pada tahun 1972 sampai 1988 hubungan Australia dan Indonesia diwarnai oleh beberapa masalah yang mengakibatkan berfluktuasinya hubungan tersebut. Soal pertama yang paling menggangu hubungan kedua negara adalah masalah Timor-Timur. Persoalan Timor-Timor mewarnai kebijakan luar negeri Australia selama jabatan kedua PM Buruh “Whitlam” (1974-1975), selama masa PM Koalisi Liberal-Nasional, Fraser (1975-1983), dan ketika PM Buruh “Hawker” berkuasa sejak 1983. Sekalipun terjadi perdebatan seru di parlemen, pemerintah di Australia mempunyai pandangan sama mengenai masalah penggabungan Timor-Timur kedalam wilayah Indonesia. Bagi kedua pemerintahan tersebut prioritas tertinggi adalah memelihara hubungan persahabatan dengan Indonesia dan tidak menghendaki adanya isu-isu yang dapat merusak hubungan tersebut. Pada bulan September 1974 PM Whitlam bertemu dengan Presiden Soeharto di Yogyakarta dan membahas masalah Timor-Timur untuk pertama kalinya. Dalam pernyataannya PM Whitlam melihat Timor-Timur tidak akan menjadi negara merdeka yang berdiri sendiri, yang akan menjadi ancaman bagi kestabilan di kawasan tersebut. Akan tetapi ia juga menghendaki agar rakyat Timor-Timur diberikan hak sepenuhnya untuk menentukan masa depannya sendiri. Ini berarti PM Whitlam juga tidak ingin adanya negara lain, dalam hal ini Indonesia untuk mengambil alih wilayah itu secara paksa.

Sekalipun mentri luar negeri Australia Andrew Peacok dalam pemerintahan baru dibawah PM Fraser menyatakan kekecewaannya terhadap masalah bergabungnya Timor-Timur ke Indonesia, namun duta besar Australia di Indonesia “Richard Woolcott” mendesak agar Australia dapat menerima pernyataan politik Timor-Timur. Akhirnya pemerintah Australia mengakui secara de jure penggabungan Timor-Timur sebagai bagian dari wilayah Indonesia pada bulan Januari 1978. Pengakuan ini juga sebenarnya berkaitan dengan penyelesaian persoalan lintas batas kontinen dibagian Barat Laut Australia dan pulau Timor (Timor Gap). Pada tahun 1979 Australia memulai pembicaraan mengenai persoalan Timor Gap dengan pihak Indonesia. Seperti diketahui pembicaraan masalah Timor Gap ini tidak selesai sampai berakhirnya pemerintahan koalisi Liberal Nasional dibawah PM Fraser pada tahun 1983. Persoalan Timor Gap baru diselesaikan pada masa pemerintahan pimpinan Bob Hawke dengan pemerintah Indonesia pada tanggal 3 sampai 4 September 1988, dengan disepakatinya pembentukan suatu zona kerjasama di dalam wilayah yang dipersengketakan guna eksploitasi dan eksplorasi minyak bumi.

Sepanjang tahun 1980an, hubungan Australia-Indonesia selalu diganggu oleh persoalan Timor-Timur. Sekalipun pemerintah Australia berusaha memelihara hubungan baik dengan Indonesia, namun media Australia dan beberapa kelompok penekan tidak menghendaki masalah Timor-Timur dihentikan. Kepentingan media Australia tampaknya bertemu dengan aspirasi dari kelompok-kelompok orang Timor-Timur yang bermukim di Australia yang menentang penggabungan Timor-Timur ke wilayah Indonesia. Mereka menggunakan hampir seluruh pers Australia yang berpengaruh untuk melaksanakan kampanye mengecam penggabungan Timor-Timur yang oleh mereka diistilahkan dengan pendudukan atau pencaplokkan ke dalam wilayah Indonesia. Genjarnya kecaman kelompok tersebut dan media Australia menimbulkan persepsi yang keliru dari pemerintah Indonesia. Sikap pemerintah Australia yang membiarkan kecaman-kecaman pers Australia terhadap persoalan Timor-Timur dipandang pemerintah Indonesia sebagai sikap yang tidak bersahabat serta mendukung kepentingan kelompok anti Indonesia.

Akibatnya hubungan kedua negara memburuk antara 1980-1983 pemerintah Indonesia mengambil langkah keras terhadap perwakilan media Australia di Indonesia. Kunjungan para pejabat tinggi kedua negara ditunda selama beberapa waktu, yang mengakibatkan pembicaraan Timor Gap mengambang. Hubungan kedua negara membaik kembali setelah Australia memberikan suara mendukung Indonesia dalam pemungutan suara untuk menghapus persoalan Timor-Timur dari agenda sidang umum PBB bulan Oktober 1983.[7]

Kenyataan bahwa Timor-Timur bergerak menuju kemerdekaan dan Indonesia mereformasi dirinya sebagai sebuah negara demokrasi dinamis haruslah menjadi elemen untuk sebuah hubungan yang dekat dan produktif antara Australia dan Indonesia. Namun, hubungan bilateral masih dalam kondisi yang rentan ini adalah sebuah ironi yang menyedihkan. Perubahan pemerintahan John Howard di Timor-Timur dikendalikan oleh tujuan strategis guna memindahkan isu yang telah terdistorsi, terkompromi dan merusak hubungan selama seperempat abad. Howard menggunakan kesempatan yang muncul dengan jatuhnya Soeharto dan minat Habibie untuk mencari bentuk penyelesaian di Timor-Timur. Namun kepemimpinan Australia atas intervensi internasional di Timor-Timur telah menjadi fokus sakit hati Indonesia yang sangat pahit. Duta besar Australia “John McCarhty” optimis kalau hubungan akan membaik dengan adanya pemerintahan yang demokratis di Canbera dan Jakarta, serta keluarnya Timor-Timur dari agenda prioritas kedua negara. Sulit untuk menepis pendapat bahwa sebuah negara Timor Leste yang independen dan berakhirnya penguasa otoriter di Jakarta merupakan perkembangan dalam kepentingan nasional jangka panjang Australia.

Timor Leste akan menghilang dari agenda hubungan bilateral. Hubungan ini akan berganti menjadi trilateral. Keberanian dan semangat rekonsiliasi yang ditunjukkan Presiden Abdurahman Wahid pada kunjungannya ke Dilly, menyusul kunjungan Xanana Gusmao sebelumnya ke Jakarta menyiratkan hal yang sama. Kebijakan pemerintah Howard atas Timor Leste telah memenangkan hubungan kuat dari masyarakat, dan pemerintahan manapun dalam sistem demokrasi bisa diharapkan menunjukkan pencapaiannya dengan cara semegah mungkin kepada rakyat. Kesulitannya adalah dalam konteks hubungan bilateral, kesuksesan Australia berarti mengorbankan Indonesia. Dalam hubungan trilateral yang baru, akan sulit bagi Canbera untuk menyeimbangkan dua kepentingan : menyediakan dukungan bagi rekonstruksi di Timor Leste dan transisi kemerdekaan pada satu sisi, dan membangun kembali hubungan dengan Jakarta disisi yang lain. Selama beberapa waktu kepentingan yang pertama akan mendatangkan dukungan bagi Australia, sementara kepentingan yang kedua akan dikritik oleh publik.

Ada dua masalah dengan kemungkinan peningkatan kecurigaan public Australia terhadap Indonesia dan niatnya menyangkut Timor Leste. Status orang Timor Leste yang bertahan di camp pengungsi Timor Barat akan menjadi penting. Dalam jangka panjang Presiden Abdurahman Wahid dalam menjaga otoritas pemerintahan sipil atas TNI, memulihkan disiplin dan mendorong profesionalismenya akan menjadi krusial, terutama dalam mempertahankan kendali atas unit TNI dan milisinya di Timor Barat dan pulau-pulau sekitarnya.[8]

BAB VII

NILAI-NILAI UNIVERSAL

1. Nilai Perdamaian

Nilai perdamaian dapat dilihat dari kemelut yang terjadi di Timtim. Perang saudara telah memakan banyak korban jiwa dan kerusakan materiil yang tidak sedikit. Begitu banyak hati yang terluka karena perang. Perang hanyalah sebuah cara primitif untuk menyelesaikan masalah. Perdamaian dunia harus menjadi prioritas utama.

2. Nilai Perjuangan

Nilai perjuangan dapat dilihat dari perjuangan bangsa Timtim untuk menemukan jati diri mereka. Proses pencarian jati diri memang tidak mudah. Seperti bangsa Indonesia saat ini, walaupun sekarang bangsa Indonesia masih tertatih-tatih dalam mencapai Indonesia yang di cita-citakan tapi bangsa Indonesia tidak boleh pantang menyerah dan harus terus berjuang sampai titik darah penghabisan.

3. Nilai Kesetiakawanan

Hubungan Indonesia-Australia menyangkut masalah Timtim penuh dengan fluktuasi yang tidak terduga. Menjaga suatu hubungan persahabatan itu memang tidaklah mudah. Terkadang banyak hal yang bisa membuat tali persahabatan justru menjadi permusuhan. Kesetiakawanan menjadi prinsip utama yang harus dipegang teguh, baik dalam suka terlebih di saat duka mendera.

BAB VIII

KESIMPULAN

Timor adalah sebuah pulau di bagian selatan Nusantara, terbagi antara negara merdeka Timor Leste dan kawasan Timor Barat, bagian dari provinsi Nusa Tenggara Timur di Indonesia. Tanahnya terdiri dari lapisan kapur, karang-karang dan tanah liat. Musim kering sangat lama sehingga tidak ada sungai mengalir sepanjang tahun. Pada musim hujan, sering banjir dan sungai-sungai banyak yang berubah alurnya. Kondisi tanah yang tandus menyebabkan tumbuh-tumbuhan tidak banyak jenisnya.

Faktor bergabungnya Timtim ke Indonesia dibagi menjadi tiga yaitu : faktor dari rakyat Timor-timur yang dengan tidak ada keterpaksaan bersedia bergabung dengan Indonesia; faktor dari pemerintahan Indonesia dimulai sejak invasi militer RI dilakukan pada tanggal 7 Desember 1975 dengan alasan untuk memulihkan ketertiban di Timtim. Indonesia menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat mencegah sukarelawan Indonesia untuk membantu saudara-saudara mereka di Timtim dalam perjuangan mereka membebaskan diri dari penindasan Fretelin.Pemerintah Indonesia menerima integrasi Timtim ke dalam wilayah RI, karena integrasi tersebut merupakan keinginan sebagian besar rakyat Timtim dan disaksikan oleh dunia internasional;

Ketika bangsa Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan dalam segala bidang, ancaman disintegrasi dari Negara kesatuan Republik Indonesia juga sangat kuat. Timor-timur sebagai provinsi yang merupakan provinsi termuda saat itu juga memanfaatkan keadaan itu. Meskipun pemerintah sedang menawarkan adanya otonomi khusus bagi daerah itu, akan tetapi fakta di lapangan berkata lain bahwa keinginan untuk menjadi Negara sendiri dan lepas dari NKRI adalah jawaban yang sudah paten bagi rakyat timor-timur. Hal itu dikuatkan lagi setelah presiden B.J. Habbibi dalam pidatonya memunculkan ide pelepasan Timor-Timur (Timtim) berawal dari dua opsi yang diajukan Presiden B.J. Habibi melalui referendum pada 27 Januari 1999. Beberapa kepentingan Australia di Timor-Timur yaitu: kepentingan Politik, dan kepentingan ekonomi

Akibat permasalahan Timor-timur hubungan Indonesia-Australia memburuk antara tahun 1980-1983, pemerintah Indonesia mengambil langkah keras terhadap perwakilan media Australia di Indonesia. Kunjungan para pejabat tinggi kedua negara ditunda selama beberapa waktu, yang mengakibatkan pembicaraan Timor Gap mengambang. Hubungan kedua negara membaik kembali setelah Australia memberikan suara mendukung Indonesia dalam pemungutan suara untuk menghapus persoalan Timor-Timur dari agenda sidang umum PBB bulan Oktober 1983.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka Buku

Kardiyat Wiharyanto, Sejarah Indonesia Baru III, Yogyakarta:USD, 2009

Richard Chauvel,dkk, Indonesia-Australia : Tantangan dan Kesempatan dalam Hubungan Politik Liberal,Jakarta:Granit, 2005

Zulkifli Hamid, Sistem Politik Australia,Jakarta:Rosda, 1999

Pustaka Internet

http://id.wikipedia.org/wiki/geografi/Pulau_Timor_timur diakses pada tanggal 21-11-2009 16.00 PM

http://www.mediaindonesia.com/read/2009/10/10/102872/129/101/Lima-Masalah-Perbatasan-RI-Timor-Leste/ diakses pada tanggal 21-11-2009 16.30 PM

http://id.shvoong.com/newspapers/indonesia/1835636-pembantaian-timor-timur-jawa-pos/ diakses pada tanggal 21-11-2009 17.00 PM

LAMPIRAN

XANANA GUSMAO

JAWABAN PERTANYAAN KELOMPOK

1. Rendra : Penyebab rakyat Timor-timur memilih untuk merdeka dan melepaskan diri dari NKRI yaitu perlakuan yang tidak pas dari pemerintahan Indonesia, perlakuan yang tidak pas bentuk konkritnya seperti apa?

Jawab :

Kasus pembantaian dan kejahatan kemanusiaan yang terjadi sejak 1975 sampai 1999. Kejadian itu bermula dari operasi militer Indonesia pada 7 Desember 1975 ke wilayah seluas 14.615 kilometer persegi atau 0,76 persen dari luas Indonesia itu. Sejak itu muncul apa yang dikenal sebagai "masalah Timor Timur", termasuk pembunuhan masal di Lacluta pada 1981 dan Kraras pada 1983, pembantaian di pekuburan Santa Cruz, dan puncaknya pada 1999.

2. Dian : Apa alasan Australia mendukung kemerdekaan Timor-Timur

Jawab :

Australia mendukung kemerdekaan Timtim karena Australia mempunyai kepentingan politik dan ekonomi di Timtim. Kepentingan politik Australia mulai terlihat pada saat kepemimpinan PM John Howard dimana Australia ingin menjadi wakil Amerika Serikat dalam peranannya sebagai polisi internasional di kawasan Asia. kepentingan ekonomi menyangkut keinginan Australia menguasai sumber minyak.

3. Feri : Bagaimana sikap rakyat Timor-timur yang Pro Indonesia setelah Timor-timur merdeka?

Jawab :

Sebagian warga yang pro-Indonesia juga masih mempersoalkan terpisahnya warga Timor Leste yang hingga kini hidup di wilayah pengungsian di Indonesia. Berdasar data terakhir, sekitar 60 ribu warga Timor Leste hidup di kamp pengungsian di wilayah Indonesia. Hidup mereka tak menentu, terlebih yang berada di daerah perbatasan.

4. Sr. Vina : Apakah ada dukungan PBB bagi Timor-Timur untuk mencapai kemerdekaan?

Jawab :

PBB berperanan besar dalam kemerdekaan Timtim melalui referendum yang diadakan PBB tanggal 30 Agustus 1999 dimana masyarakat 78,5% memilih opsi pro kemerdekaan dan 21,5% suara memilih opsi pro otonomi yang ditawarkan oleh Pemerintah Jakarta.

  1. Hendra : Apa keuntungan Australia dari pemisahan Timor-timur dari Indonesia?

Jawab :

Australia bisa bebas menguasai pertambangan minyak di daerah perbatasan, tanpa ada campurtangan dari Indonesia.

6. Yosi : Apa reaksi awal Australia setelah Timor- Timur bergabung dengan Indonesia?

Jawabannya :

Pada masa awal Australia seperti "memihak" Indonesia dengan mengakui batas-batas wilayah di daerah Timtim. Puncak pengakuan itu adalah disepakatinya pembagian Celah Timor berdasarkan ketentuan yang disepakati kedua pihak oleh Menlu Ali Alatas dan Menlu Gareth Evans. Secara eksplisit adanya pengaturan batas laut di wilayah yang kaya minyak itu menjadikan Australia negara yang pertama mengakui eksistensi Indonesia atas Timtim.

SOAL-SOAL DAN KUCI JAWABAN

1. Struktur tanah pulau Timor-timur terdiri dari…

a. Lapisan kapur, karang-karang dan tanah liat

b. Lapisan lahan gambut, tanah liat, kapur

c. Lapisan batuan andesit, kapur, dan karang-karang

d. Lapisan pasir, kapur,dan karang

e. Lapisan pasir, lapisan batuan andesit, dan lapisan lahan gambut

2. Revolusi Bunga terjadi di negara…

a. Spanyol

b. Portungis

c. Prancis

d. Inggris

e. Amerika Serikat

3. Partai yang pada awalnya mendukung proses penyatuan Timtim dengan Indonesia yaitu…

a. Fretellin

b. Apodeti

c. UDT

d. Kota

e. Tabralista

4. Untuk mengatasi kekacauan di Timtim, Portugal dan Indonesia mengadakan pertemuan di Roma pada tanggal…

a. 5 November 1975

b. 4 November 1975

c. 10 November 1975

d. 3 November 1975

e. 9 November 1975

5. Fretelin pada tanggal 28 November 1975 memproklamsikan Xavier Do Amaral sebagai Presiden Republik Demokrasi Timor Timur di…

a. Atambua

b. Maliana

c. Dili

d. Lospalos

e. Atambua

6. Daerah Timor Barat merupakan daerah jajahan ….

a. Perancis

b. Belanda

c. Inggris

d. Amerika

e. Australia

7. Timor-Timur resmi menjadi provinsi ke-27 pada tanggal

a. 15 Juli 1975

b. 17 Juli 1975

c. 15 Juli 1976

d. 17 Juli 1976

e. 19 Juli 1977

8. Rakyat timor-timur memilih merdeka dari Indonesia, karena………..

a. Ingin bergabung dengan Ingggris

b. Mendapat dukungan dari Amerika

c. Merasa tidak puas dengan perlakuan Indonesia

d. Sudah merasa menadi Negara yang kuat

e. Mendapatkan bantuan dari jepang

9. Perdana Menteri Australia yang menjaga baik hubungan Indonesia-Australia pada masa pengabungan Timor-timur ke Indonesia adalah……

a. PM Paul Keating

b. PM John Howard

c. PM Ismed Fanani

d. PM Greg Sheridan

e. PM John De Lano

10. Kepentingan politik Australia di Timor-timur adalah……..

a. Ingin menjajah Timor-Timur

b. Ingin mempermalukan Indonesia

c. Ingin lebih unggul dari Amerika Serikat

d. Ingin menjadi wakil AS sebagai polisi dunia di kawasan Asia Tenggara

e. Ingin menguasai ladang minyak di Celah Timur

11. Pada tanggal berapa revolusi bunga di Portugal meletus ….

a. 25 Maret 1974

b. 31 maret 1975

c. 25 juli 1975

d. 3 maret 1975

e. 5 juni 1974

12. Apa saja partai yang baru dibentuk di Timor-Timur …

a. UDT, Fretelin, Democrat

b. UDT, Fretelin, Apodeti

c. Fretelin, Apodeti, PKI

d. Fretelin, UDT, PKB

e. Fretelin, Apodeti, PKS

13. Partai apa saja yang menginginkan pro integrasi dengan pemerintah Indonesia…

a. UDT, Fretelin, Kota

b. Kota, Apodeti, Fretelin

c. Apodeti, kota dan Tabralista

d. Tabralista, UDT, dan Freteli

e. Fratelin, Kota dan Apodeti

14. Apa saja faktor yang mendorong bergabungnya Timor-Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia…

a. Faktor dari rakyat Timor-Timur dan Pemerintahan Australia

b. Faktor dari rakyat Timor-Timur dan Faktor dari Pemerintah Indonesia

c. Faktor dari Pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika

d. Dorongan pemerintah Australia dan Amerika

e. Ekspansi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia

15. Apa alasan Pemerintah Indonesia mau menerima integrasi dari Rakyat Timor-Timur..

a. Merupakan keinginan sebagian besar rakyat Timtim dan disaksikan oleh dunia internasional.

b. Merupakan keinginan dari partai Fretelin dan partai yang pro integrasi.

c. Paksaan dari pemerintah Indonesia

d. Paksaan dari anggota PBB dan di saksikan oleh dunia internasional.

e. Dukungan dari PBB dan di saksikan oleh seluruh rakyat Timor-Timur.

Jawaban Pilihan Ganda:

1. A

2. C

3. B

4. A

5. C

6. B

7. D

8. C

9. A

10. D

11. A

12. B

13. C

14. B

15. A

Esay :

1. Apa alasan Australia mendukung kemerdekaan Timor-Timur

Jawab :

Australia mendukung kemerdekaan Timtim karena Australia mempunyai kepentingan politik dan ekonomi di Timtim. Kepentingan politik Australia mulai terlihat pada saat kepemimpinan PM John Howard dimana Australia ingin menjadi wakil Amerika Serikat dalam peranannya sebagai polisi internasional di kawasan Asia. kepentingan ekonomi menyangkut keinginan Australia menguasai sumber minyak.

2. Apa reaksi awal Australia setelah Timor- Timur bergabung dengan Indonesia?

Jawabannya :

Pada masa awal Australia seperti "memihak" Indonesia dengan mengakui batas-batas wilayah di daerah Timtim. Puncak pengakuan itu adalah disepakatinya pembagian Celah Timor berdasarkan ketentuan yang disepakati kedua pihak oleh Menlu Ali Alatas dan Menlu Gareth Evans. Secara eksplisit adanya pengaturan batas laut di wilayah yang kaya minyak itu menjadikan Australia negara yang pertama mengakui eksistensi Indonesia atas Timt


[2] Kardiyat Wiharyanto, Sejarah Indonesia Baru III, Yogyakarta:USD, 2009. Hlm. 41

[3] Ibid, hlm 39-45

[4] Ibid, hlm 45- 48

[7] Zulkifli Hamid, Sistem Politik Australia,Jakarta:Rosda, 1999, hlm 426

[8] Richard Chauvel,dkk, Indonesia-Australia : Tantangan dan Kesempatan dalam Hubungan Politik Liberal,Jakarta:Granit, 2005, hlm: 21

Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)